Menteri PUPR Lantik Hermanto Dardak Sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia

Basuki Hadimuljono melantik Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PII) beserta pengurus lainnya, di Auditorium PUPR

Jakarta,-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PII) beserta pengurus lainnya, di Auditorium PUPR, Selasa malam (16/2).

Usai melakukan pelantikan disertai  pembacaan Kode Etik Insinyur Indonesia atau “Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia”, Basuki berharap pengurus PII periode 2015-2018 ini dapat meningkatkan jumlah peminat yang ingin mendapatkan gelar insinyur di setiap Perguruan Tinggi. Tidak hanya itu Basuki juga berharap PII juga dapat lebih meningkatkan kualitas para insinyur di tanah air. Apalagi saat ini program kerja Kabinet Kerja difokuskan pada pembangunan infrasruktur baik di bidang PUPR, juga infrastruktur terkait ketahanan pangan, sumber daya alam dan gas, pariwisata, dan telekomunikasi.

Ditambah lagi, saat ini merupakan era kompetensi dengan para ahli dari luar negeri setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).   “Disinilah PII berperan. Oleh karenanya PII harus ada strategi dalam rangka meningkatkan kualitas insinyur di Indonesia dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Kita dalam era kompetensi dengan para ahli dari luar negeri,” ucapnya.

Lebih lanjut Basuki menjelaskan saat ini Kementerian PUPR sedang mengerjakan pembangunan dan renovasi infrastruktur yang cukup mendesak untuk persiapan Asian Games, yakni renovasi venue di Geloro Bung Karno (GBK) dan pembangunan perkampungan atlet, di Kemayoran Jakarta dan Jaka Baring Palembang. Basuki optimis dapat mencapai target penyelesaiannya proyek tersebut pada akhir 2017 mendatang, karena mendapat dukungan tenaga ahli yang handal baik dari PII maupun dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).  “Keinginan Presiden jelas, kondisi GBK akan yang lebih baik setelah di revonasi, untuk 25 hingga 50 tahun ke depan,” ungkap Basuki. 

Hermanto Dardak dalam kata sambutannya menyatakan sebagai mitra pemerintah, PII senantiasa memberikan masukan yang akan menjadi nilai tambah baik yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. “Dalam era kompetisi saat ini dukungan profesionisme insinyur diperlukan, agar semua kawasan di Indonesia semakin kompetitif untuk menghadapi MEA tersebut,” tutur Dardak.

Terkait MEA menurut Dardak, PII sudah melakukan persiapan sejak tahun 1995, di mana pada saat itu PII memiliki tim sertifikasi insinyur yang profesional yang melakukan kegiatan   alih sistem dari para ahli engineer di Australia. “Pada waktu itu kita melakukan survei dan mempertimbangkan bahwa sistem dari para ahli di Australia diakui lebih 30 negara, model yang diterapkan mereka sesuai dengan yang sudah dilakukan seorang insinyur. Sertifkasi ini sudah diakui di ASEAN (Association of  Southeast Asian Nations ,red) dan APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation,red). Ini modal awal PII dan tinggal proses administrasi saja dari pengakuan itu,” ungkap Dardak.

 Saat ini organisasi yang telah berusia 64 tahun ini telah dipayungi oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Dengan undang-undang tersebut ia berharap dapat meningkatkan profesionalisme 750 ribu insinyur di Indonesia. Dardak juga  menyatakan dirinya akan berupaya meningkatkan jumlah insinyur di Indonesia agar dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.  Sebelum acara pelantikan Pengurus Pusat, sebagai Ketua Umum PII,  Hermanto Dardak melantik pengurus Badan Kejuruan Teknik Sipil, Badan Kejuruan Teknik Fisika, Badan Kejuruan Teknik Industri, serta insinyur profesional. (Hen)